Inilah Isi Permendikbud No. 20 Tahun 2019

<h1 style="text-align: left;">Inilah Isi Permendikbud No. 20 Tahun 2019</h1>Permendikbud No. 20 Tahun 2019 berisi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada tingkat Taman Kanak - Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Perubahaan yang terjadi sebagai berikut :<br /><br /><br />1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi :<br /><div><div style="text-align: center;">Pasal 16</div></div><div style="text-align: center;"><ul><li style="text-align: justify;">Pendaftaran PPDB dilaksanakan melaluli jalur sebagai berikut :</li><ul><li style="text-align: justify;">Zonasi</li><li style="text-align: justify;">Prestasi, dan</li><li style="text-align: justify;">Perpindahan tugas orang tua / wali</li></ul><li style="text-align: justify;">Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah.</li><li style="text-align: justify;">Jalur prestasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah</li><li style="text-align: justify;">Jalur perpindahan tugas orang tua / wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.</li><li style="text-align: justify;">Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu).</li><li style="text-align: justify;">Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.</li><li style="text-align: justify;">Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.</li></ul><span style="text-align: justify;"><div style="text-align: left;">2. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:</div></span><div style="text-align: justify;"><div style="text-align: center;">Pasal 18<br /><div style="text-align: justify;"><div><ul><li>Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Pemerintah Daerah.</li><li>Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.</li><li>Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.</li><li>Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal.</li></ul>3. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:</div><div style="text-align: center;"> <span style="text-align: center;">Pasal 19</span></div><div><ul><li>Kuota paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) termasuk kuota bagi:</li><ul><li>peserta didik tidak mampu; dan/atau</li><li>anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.</li></ul><li>Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</li><li>Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</li><li>SMA/SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima Peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah daya tampung.</li><li>Orang tua/wali peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang belum menerapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, juga wajib menyatakan bersedia mengembalikan biaya pendidikan dalam surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</li><li>Peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.</li><li>Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.</li><li>Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</li><li>Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.</li><li>Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku juga bagi Peserta Didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.</li></ul>4. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:</div><div style="text-align: center;"> <span style="text-align: center;">Pasal 21</span></div><div><ul><li>Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 15% (lima belas persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) ditentukan berdasarkan:</li><ul><li>nilai ujian Sekolah berstandar nasional atau UN; dan/atau</li><li>hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.</li></ul><li>Peserta didik yang masuk melalui jalur Prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.</li></ul></div><div>5. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf b dihapus, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:<ol></ol></div><div style="text-align: center;"> <span style="text-align: center;">Pasal 41</span></div><div><ul><li>Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:</li><ul><li>Kementerian melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberikan sanksi kepada gubernur atau bupati/walikota bagi Pemerintah Daerah yang membuat peraturan tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian.</li><li>dihapus.</li><li>Gubernur atau bupati/walikota memberikan sanksi kepada pejabat dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota berupa:</li><ul><li>teguran tertulis;</li><li>penundaan atau pengurangan hak;</li><li>pembebasan tugas; dan/atau</li><li>pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.</li></ul><li>Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:</li><ul><li>teguran tertulis;</li><li>penundaan atau pengurangan hak;</li><li>pembebasan tugas; dan/atau</li><li>pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.</li></ul><li>Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.</li></ul></ul></div><div style="text-align: center;">Pasal II</div><div>Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</div><div><br /></div><div></div><div><br /></div><div>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.</div><div><br /></div><div></div><div><br /></div><div> <span style="white-space: pre;"> </span></div><div style="text-align: right;">Ditetapkan di Jakarta</div><div style="text-align: right;">pada tanggal 20 Juni 2019</div><div style="text-align: right;"><br /></div><div style="text-align: right;"> <span style="white-space: pre;"> </span></div><div style="text-align: right;">MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</div><div style="text-align: right;">REPUBLIK INDONESIA,</div><div style="text-align: right;"><br /></div><div style="text-align: right;">ttd</div><div style="text-align: right;"><br /></div><div style="text-align: right;"></div><div style="text-align: right;"><br /></div><div style="text-align: right;">MUHADJIR EFFENDY</div><div style="text-align: right;"><br /></div><div style="text-align: right;">Diundangkan di Jakarta</div><div style="text-align: right;">pada tanggal 20 Juni 2019<span style="white-space: pre;"> </span> </div><div style="text-align: right;">DIREKTUR JENDERAL</div><div style="text-align: right;">PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</div><div style="text-align: right;">KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA</div><div style="text-align: right;">REPUBLIK INDONESIA,</div><div style="text-align: right;"><br /></div><div style="text-align: right;"></div><div style="text-align: right;"><br /></div><div style="text-align: right;">ttd</div><div style="text-align: right;"><br /></div><div style="text-align: right;"></div><div style="text-align: right;"><br /></div><div style="text-align: right;">WIDODO EKATJAHJANA</div><div><br /></div><div></div><div></div><div><br /></div><div>BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 669<br /><br />Link Download<br /><a href="https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Permendikbud%20Nomor%2020%20Tahun%202019.pdf">Permendikbud No. 20 Tahun 2019</a></div></div></div></div></div>

Artikel News Inilah Isi Permendikbud No. 20 Tahun 2019

Inilah Isi Permendikbud No. 20 Tahun 2019Permendikbud No. 20 Tahun 2019 berisi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada tingkat Taman Kanak - Kanak, Sekolah Dasa…

Read more »

Download Kepmendikbud Nomor 394/P/2019

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXBJ1MOdGCtVFijpG1dD_4yWI6fxdyrBjLbhqEg-_YNIc6gFS857mBceZO7eWATW8ks5qhfOU2UGA-Nvp-_Pv6QKYR3Ce-ymFyaIUpaAT9t_U5kipX0NDT2-Wsvb4uMouhbhwfLEaBpcb-/s1600/Kepmen+394.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="306" data-original-width="624" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXBJ1MOdGCtVFijpG1dD_4yWI6fxdyrBjLbhqEg-_YNIc6gFS857mBceZO7eWATW8ks5qhfOU2UGA-Nvp-_Pv6QKYR3Ce-ymFyaIUpaAT9t_U5kipX0NDT2-Wsvb4uMouhbhwfLEaBpcb-/s1600/Kepmen+394.png" /></a></div><br />Kepmendikbud Nomor 394/P/2019 - Pada artikel ini saya akan membagikan Kepmendikbud Nomor 394/P/2019 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).<br /><br />Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 394 tahun 2019 ini menjelaskan perhitungan, penentuan nilai, kriterian peringkat akreditasi, pemeringkatan hasil akreditasi dan lain sebagianya.<br />Bagi sekolah SDLB SMPLB dan SMALB yang tidak terakreditasi adalah yang mendapat nilai akhir:<br />1. 61 sampai dengan 70 (61 < NA < 70) dengan peringkat akreditasi D (Kurang).<br />2. 0 sampai dengan 60 (0 < NA < 60) dengan peringkat akreditasi E (Sangat Kurang). <br /><br />Nah untuk mengetahui apa saja kriteria akreditasi SDLB, SMPLB dan SMALB silahkan anda mendowoad Kepmendikbud no 394/P/2019 tentang Kriteria dan Instrumen Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa melalui link saya saya tulis di bawah ini:<br /><br /><a href="https://www.websiteedukasi.com/2019/11/kepmendikbud-394p2019.html" target="_blank">Kepmendikbud No 394/P/2019</a><br /><br />Sekian saya sampaikan Kepmendikbud Nomor 394/P/2019 Tentang Kriteria dan Instrumen Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Atas (SDLB, SMPLB, SMALB). Semoga bermanfaat.

Administrasi Kelas Download Kepmendikbud Nomor 394/P/2019

Kepmendikbud Nomor 394/P/2019 - Pada artikel ini saya akan membagikan Kepmendikbud Nomor 394/P/2019 Tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar…

Read more »

Download Cara Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Kemenag 2019

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSM9nG-H948RtCJD9u9H8IPINhW1aLUmZOOZVKMdAdaVBH3xTEHVTPQO5mJN57zL2sgkLOkobcSBib-pew7M88HpNRFXle1CMNl8kWkBUHkBAyFnOz1aVaVDXMWnkMu1MZzISdfwPlQT7r/s1600/Keputusan-Sekjen-83-19.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="275" data-original-width="510" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjSM9nG-H948RtCJD9u9H8IPINhW1aLUmZOOZVKMdAdaVBH3xTEHVTPQO5mJN57zL2sgkLOkobcSBib-pew7M88HpNRFXle1CMNl8kWkBUHkBAyFnOz1aVaVDXMWnkMu1MZzISdfwPlQT7r/s1600/Keputusan-Sekjen-83-19.png" /></a></div><br />Cara Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Kemenag 2019 - Pada kesempatan ini saya akan membagikan Tata Cara Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama berdarakan Keputusan Sekjen Kemenag Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama.<br /><br />Dijelaskan pada Keputusan Sekjen Kemenag Nomor 38 Tahun 2019 bahwa Tata Cara Penghitungan Tunjangan Kinerja (Tukin) Pegawai pada Kementerian Agama bahwa :<br /><br /><b>Pembayaran Tunjangan Kinerja dilakukan melalui tata cara sebagai  berikut:</b><br /><br /><ol><li>Penghitungan  daftar  pemberian, penambahan, dan pengurangan Tunjangan Kinerja   Pegawai menggunakan aplikasi presensi per bulan, sebagaimana tercantum dalam format IV dengan kriteria Kehadiran Pegawai sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 6 ayat (1), (2), (3) pada Peraturan Menteri  Agama  Nomor 11 Tahun  2019 tentang  Pemberian Tunjangan  Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama.</li><li>Hasil Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai oleh Pejabat Penghitungan setiap   bulan  disampaikan kepada PPABP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya,  dengan melampirkan:<br />a. Keputusan Penetapan Jabatan  sesuai   dengan  kelas jabatan   disampaikan hanya dalam setahun sekali kecuali terdapat perubahan;<br />b. Sasaran  Kinerja Pegawai (SKP) yang ditetapkan 1 Januari sampai dengan 31 Desember sebagai rencana dan target kinerja yang capaiannya  setiap tahun berdasarkan kinerja bulanan;<br />c. capaian  kinerja  bulanan oleh pegawai dalam kurun  waktu penilaian  yang bersifat nyata dan  dapat  diukur  serta disepakati pegawai dan atasannya setiap bulan;<br />d. hasil penghitungan  pemberian, penambahan,  dan pengurangan  Tunjangan Kinerja   Pegawai perbulan  yang  ditandatangani oleh pejabat/pelaksana penghitungan;  dan<br />e. laporan kinerja bulanan. Apabila tidak dipenuhi  maka  tidak di proses penghitungan pembayaran tunjangan  kinerja.</li><li>Berdasarkan  penghitungan,  pemberian, penambahan, dan pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai setiap bulan, PPABP membuat:<br />a. daftar  nominatif pembayaran  Tunjangan Kinerja Pegawai  setiap bulan, termasuk    perhitungan pajak  yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan PPK,  sebagaimana tercantum dalam format V.<br />b. rekapitulasi  daftar pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai, termasuk perhitungan  pajak  yang ditandatangani  Bendahara  Pengeluaran dan  PPK, sebagaimana tercantum dalam  format VI.</li></ol><br /><div>Info lengih lengkap silahkan download <a href="https://www.websiteedukasi.com/2019/11/keputusan-sekjen-83-tahun-2019-tentang.html" target="_blank">Keputusan Sekjen Kemenag Nomor 38 Tahun 2019 bahwa Tata Cara Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama</a>.</div><div><br /></div><div>Terima kasih sudah membaca Cara Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Kemenag Tahun 2019. Semoga bermanfaat.</div>

Info Guru Download Cara Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Kemenag 2019

Cara Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Kemenag 2019 - Pada kesempatan ini saya akan membagikan Tata Cara Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama berdarakan Keputusan Sekjen Kemenag Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemb…

Read more »

Download Buku Manual Capesun SMA Tahun 2020

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsfsQHYNJMAUhBX_gzdI1yI7FklbIxLvuBgE-FRKOWHthitF7IotZpBo2HCF1nRZIR1DFIv1XX6xS5Jus130zAJHVce0Ci9OmSVcHOELy5q-Qkn8j9ayLsS7pKY3NKtQ8MAYn-s6ogLtm0/s1600/Manual-UN-SMA.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="347" data-original-width="646" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjsfsQHYNJMAUhBX_gzdI1yI7FklbIxLvuBgE-FRKOWHthitF7IotZpBo2HCF1nRZIR1DFIv1XX6xS5Jus130zAJHVce0Ci9OmSVcHOELy5q-Qkn8j9ayLsS7pKY3NKtQ8MAYn-s6ogLtm0/s1600/Manual-UN-SMA.png" /></a></div><br />Buku Manual Capesun SMA Tahun 2020 - Pada kesempatan ini saya akan membagikan Buku Manual / Buku Pedoman Calon Peserta Ujian Nasional (Capesun) SMA Tahun 2020.<br /><br />Panduan Penggunaan Sistem Pendataan Calon Peserta Ujian Nasional SMA Online 2019/2020 dapat digunakan sebagai pegangan atau referensi bagi tenaga-tenaga teknis komputerisasi UN di seluruh Indonesia untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam mengoperasikan program yang kami buat.<br /><br />Manual Pendataan Peserta Ujian Nasioanl Tingkat SMA Tahun pelajaran 2019-2020 adalah gabungan dari beberapa modul Sistem Pendataan Calon Peserta Ujian Nasional Online, yang khusus membahas pendataan calon peserta secara online. Sistem Pendataan Calon Peserta Ujian Nasional Online 2019/2020 merupakan suatu sistem terpadu dalam mendata calon peserta ujian nasional khusus tingkat SMA/MA/SMAK/SMTK yang dilakukan secara bersamaan.<br /><br />Proses pendataan Capesun SMA dilakukan secara langsung di semua propinsi dimana setiap sekolah di setiap daerah bisa secara langsung melakukan proses input/edit ataupun upload data siswanya ke dalam sistem. Bagi anda yang membutuhkan panduan Manual Aplikasi Pendaftaran Calon Peserta Ujian Nasional SMA Tahun Pelajaran 2019/2020 bisa mendownloadnya pada link yang saya tuliskan di bawah ini:<br /><br /><a href="https://www.websiteedukasi.com/2019/11/panduan-pendataan-un-sma.html" target="_blank">Manual Pendataan Capesun SMA 2020</a><br /><br />Demikian Buku Panduan Manual Pendataan Calon Peserta Ujian Nasional (UN) SMA/MA Tahun ajaran 2019/2020 saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.

Ujian Nasional Download Buku Manual Capesun SMA Tahun 2020

Buku Manual Capesun SMA Tahun 2020 - Pada kesempatan ini saya akan membagikan Buku Manual / Buku Pedoman Calon Peserta Ujian Nasional (Capesun) SMA Tahun 2020.Panduan Penggunaan Sistem Pendataan Calon Peserta Ujian Nasional SMA Online 2019/2020 dapat…

Read more »